jakarta–Gerakan Masyarakat Peduli Perlindungan Perempuan dan Anak (Germas PPA) kembali menggaungkan seruan penting kepada Presiden Republik Indonesia. Melalui Bendum dpp germas ppa, Andi Sidomulyo, Germas PPA meminta Presiden segera mengesahkan undang-undang khusus yang mengatur hukuman kebiri bagi pelaku pencabulan terhadap anak, terutama ketika pelaku adalah orang tua kandung korban.
Dalam konferensi pers yang digelar di Sidomulyo, Andi menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya oleh orang tua sendiri, telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Ia menyebut kejahatan ini sebagai tindakan biadab yang harus mendapat hukuman paling berat.
“Kami mengimbau kepada Bapak Presiden untuk segera mengambil langkah konkret dengan mengesahkan undang-undang kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman ini bukan hanya bentuk keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan,” ujar Andi Sidomulyo.
Germas PPA juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum yang saat ini tersedia bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Menurut Andi, hukuman kebiri kimia dapat menjadi salah satu bentuk penegakan hukum yang lebih tegas, mengingat dampak psikologis yang dialami korban seringkali berlangsung seumur hidup.
Selain mendorong pengesahan UU kebiri, Germas PPA juga menyerukan pentingnya rehabilitasi bagi korban dan pengawasan ketat terhadap pelaku yang telah menjalani hukuman. Andi berharap semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga penegak hukum, dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak.
“Kami tidak ingin anak-anak kita terus menjadi korban dari kejahatan yang mengerikan ini. Sudah saatnya negara hadir lebih kuat dalam melindungi generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Seruan ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang turut prihatin terhadap maraknya kasus kekerasan seksual pada anak. Germas PPA berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak Indonesia.
