RANTAU KASAI, InfoRohul.Com – Ketegangan kembali mencuat di wilayah adat Melayu Rantau Kasai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, menyusul beredarnya informasi kedatangan dua unit kendaraan yang mengangkut puluhan personel TNI aktif berseragam dinas lengkap, pada Sabtu sore, 17 Januari 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, salah satu kendaraan tersebut bertuliskan Arhanud 13/PBY yang diduga berasal dari Pekanbaru. Kendaraan TNI itu diketahui terparkir di kantor besar eks PT Torganda, Rantau Kasai.
Jumlah personel yang turun diperkirakan mencapai sekitar 40 orang. Selain itu, masyarakat juga menduga adanya keterlibatan sekitar 20 orang pihak non-institusional yang dicurigai sebagai preman. Kehadiran rombongan tersebut memicu keresahan warga adat yang menilai situasi ini berpotensi menjadi bentuk tekanan terhadap hak ulayat Melayu Rantau Kasai yang hingga kini masih diperjuangkan oleh anak kemenakan.
Hak Ulayat Dianggap Terancam
Masyarakat adat menegaskan bahwa hak ulayat Melayu Rantau Kasai merupakan warisan turun-temurun yang dilindungi oleh hukum adat dan diakui oleh hukum negara. Hak tersebut melekat pada anak kemenakan sebagai satu kesatuan masyarakat adat yang berhimpun dalam wadah Persukuan Melayu Rantau Kasai (PMRK).
Sejumlah tokoh adat menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa perjuangan masyarakat adat selama ini dilakukan secara konstitusional, damai, dan bermartabat, serta menolak segala bentuk intimidasi maupun upaya penguasaan lahan tanpa melalui musyawarah adat.
“Kami tidak menolak pembangunan. Namun pembangunan harus menghormati hak ulayat dan marwah adat Melayu Rantau Kasai. Jika ada pihak yang mencoba menekan atau mengintimidasi masyarakat adat, itu jelas mencederai nilai keadilan,” ujar salah seorang perwakilan PMRK.
Persoalan Marwah dan Identitas Adat
Bagi masyarakat Persukuan Melayu Rantau Kasai, persoalan ini bukan semata konflik agraria, melainkan menyangkut marwah, identitas, dan keberlangsungan adat. Hak ulayat bagi masyarakat Melayu bukan sekadar kepemilikan tanah, tetapi simbol kedaulatan adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Masyarakat Adat Melayu Rantau Kasai terdiri dari tiga pucuk suku, yaitu:
Pucuk Suku Majorokan: Samsul Bahri Likan
Pucuk Suku Induk Dalam: T. Alwizon, Ajt
Pucuk Suku Sembilan: Ismar Antoni, SE
Selain itu, sejumlah tokoh adat seperti Safril (Paga Nogoi Suku Induk Dalam), Dedi (Hulubalang Suku Sembilan), Tomy Brian (Paga Nogoi Suku Majorokan), Rahmad (Hulubalang Suku Induk Dalam), serta Ali Sofian (anak kemenakan), turut menyatakan keresahan atas keberadaan puluhan personel TNI bersenjata lengkap dan pihak luar yang tidak jelas statusnya di wilayah tanah ulayat seluas ±11.000 hektare.
Masyarakat menilai kehadiran tersebut menciptakan rasa tidak nyaman dan seolah memposisikan Rantau Kasai sebagai wilayah konflik, sehingga menghambat aktivitas masyarakat adat dalam mengelola tanah ulayat yang menjadi sumber penghidupan mereka.
PMRK Minta Negara Hadir Lindungi Masyarakat Adat
Atas kehadiran TNI di area perkebunan kelapa sawit eks PT Torganda Rantau Kasai, masyarakat adat menegaskan bahwa mereka bukan kelompok yang mengganggu keamanan negara. Oleh karena itu, PMRK meminta Presiden Republik Indonesia untuk menjamin rasa aman serta memberikan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pandangan PMRK, anak kemenakan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tanah ulayat. Setiap upaya penguasaan atau pengelolaan wilayah adat tanpa persetujuan melalui musyawarah adat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai Melayu yang menjunjung tinggi mufakat dan keadilan.
Dugaan keterlibatan aparat bersenjata dalam konflik agraria ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Situasi tersebut dinilai berpotensi menciptakan rasa takut, ketimpangan posisi tawar, serta mempersempit ruang dialog yang seharusnya menjadi jalan utama penyelesaian sengketa.
Meski demikian, PMRK menegaskan komitmennya untuk tetap menempuh jalur damai dan hukum, dengan menuntut transparansi, dialog terbuka, serta penghormatan terhadap hukum adat.
Konfirmasi Media
Saat awak mediaInforohul.com turun ke lapangan dan menjumpai personel TNI di area PKS eks Torganda Rantau Kasai untuk meminta konfirmasi terkait keresahan masyarakat adat, salah seorang personel TNI menyampaikan secara singkat:
“Kami hanya diperintahkan untuk berada di sini oleh pimpinan. Jika bapak ingin penjelasan lebih jelas, silakan menghubungi pimpinan saya.”
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pimpinan TNI terkait tujuan kehadiran personel di wilayah tersebut.***(Surya)
